Bimtek / Diklat Desa

Kepada Yth,
1.    Bapak Bupati Seluruh Indonesia
2.    Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakatan Daerah Desa
3.    Camat, Lurah dan Kepala Desa
di- Tempat

Dengan Hormat,

Sebagaimana Diketahui Bersama Bahwa Pada tanggal 15 Januari 2014 , Pemerintah Telah menetapkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Selanjutnya dikeluarkan lagi 2 Peraturan Pemerintah Yaitu PP No.43 dan PP. No. 60 tahun 2014 tentang Desa dan 4 Permendagri yaitu Permendagri No. 111, 112, 113, 114 Tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan UU No.06 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan Satu Hal yang sangat Krusial dan Rawan terjadi masalah didaerah karena keterbatasan SDM.

Untuk membantu Aparatur Pemerintah Daerah didalam Pengelolaan Pengembangan desa untuk itu diperlukan Suatu Pemahaman, Wawasan Pengetahuan Kepada Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa secara Transparan dan Akuntabel. Merujuk pada hal tersebut diatas kami dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah (LP3D) Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan mengadakan Bimtek Aparatur Des.

Materi Bimtek Desa

Berikut beberapa materi mengenai bimtek aparatur desa, sebagai berikut :

1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
2. Tata Cara Pengangkatan Perangakat Desa Sebagai PNS Menurut Peraturan Kepegawaian.
3. Pedoman Penyusunan Profil Desa.
4. Tata Cara Pembuatan RPJMDESA Dan RKPDESA
5. Manajemen Aset Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa.
7. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dengan Swakelola.
8. Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Tata Cara Pengelolaan Dan Pengembangan Bumdes ( Badan Usaha Milik Desa ).
10. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
11. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Termasuk Anggaran Dana Desa.
12. Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa.
13. Tata Cara Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa.
15. Rencana Strategis ( Renstra ) Pelaksanaan Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa( ADD ) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
16. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Kades dan TPK
17. Penguatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa.
18. Diklat/Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)
19. Kompetensi Pemerintahan Desa-2020 dan Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2021 serta Manajemen Bumdes TA. 2021.
20. Pengelolaan Keuangan Desa, Dari Perencanaan Sampai Pelaporan.
21. Sosialisasi Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang dilengkapi dengan Permenkeu No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
22. Bimtek Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
23. Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pemerintahan Desa.
24. Diklat Penetapan Batas Desa.
25. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa.
26. Sosialisasi Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Tata Cara Perencanaan, Penyusunan APBD Desa Dan Pembangunan Desa, Penatausahaan, Akuntansi Pemeriksaan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa Dan Aset Desa.
27. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Serta Penatausahaan Perpajakkan Bagi Bendahara Dan Sekretaris Desa.
28. Bimtek Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.
29. Sosialisasi Pp 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No.06 Tahun 2014 Tentang Desa.
30. Tata Cara Pengelolaan, Penganggaran, Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
31. Penyusunan, Perencanaan Dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, No. 81 Tahun 2015 Dan No. 84 Tahun 2014.
32. Peran Serta Dan Struktur Pemerintah Desa Sebagai Bagian Dari Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014.
33. Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
34. Tata Cara Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pada APBD Desa.
35. Peningkatan Kinerja, Serta Tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Serta Seluruh Aparatur Desa.
36. Kebijakan Umum Tentang Desa.
37. Tata Cara Penguatan Lembaga Dan Perangkat Pemerintah Desa.
38. Analisis Potensi Desa Untuk Pengelolaan Desa Berbasis Potensi Desa.
39. Tata Cara Perencanaan Desa Dan Penyusunan RPJM Desa.
40. Tata Cara Pengembangan Kerjasama Antar Desa Untuk Pembangunan Desa.
41. Percepatan Penataan Kewenangan Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
42. Pedoman Penyusunan Anggaran Desa.
43. Sosialisasi Dan Pelatihan Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Rangka Tertib Administrasi Pemerintah Desa.
44. Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa.
45. Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Prodiktif Masyarakat Pedesaan.
46. Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa ( SISKEUDES ) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
47. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Yang Dilengkapi Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Dan Audit Pemeriksaan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
48. Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa
49. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi
50. Struktur Pemerintahan Desa Beserta Tugas dan Fungsinya
51. Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
52. Pelatihan Administrasi Desa
53. Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Permendagri No.44 Th 2016.
54. Tata Cara Kerjasama Di Bidang Pemerintahan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017
55. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
56. Sosialisasi Permendagri Nomor 111, 112, 113, 114 TAHUN 2014 Tentang Desa dan Penyusunan RPJMDes, APBDes, Akuntansi Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
57. Bimtek / Diklat Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
58. Bimtek Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Sesuai Permendes No. 16 Tahun 2018

Bimtek untuk paratur desa yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah (LP3D) berikut jadwalnya