Materi Bimtek & Outbond
Berikut beberapa meteri bimtek outbond yang berlaku nasional dan meliputi beberapa bidang, sebagai berikut :
Bimtek Keuangan :
- Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014
- Sosialisasi permendagri no. 37 tahun 2014 tentang pedoman umum penyusunan apbd TA 2015
- Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
- Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
- Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
- Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
- Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
- Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
- Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
- Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
- Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
- Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
- Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
- Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
- Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
- Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Bimtek Kepegawaian :
- Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
- Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Analisis Beban Kerja (ABK)
- Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- Sistem Mutasi Kepegawaian
- Sistem Administrasi Kepegawaian
- Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun
- Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Bimtek Barang dan Aset Daerah :
- Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara
- Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah
- Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset
- Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa :
- Tryout Dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No. 70 Tahun 2012.
- Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012
- Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender
- Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
Bimtek Kearsipan :
- Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)
- Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
- Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010
- Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah.
Bimtek Pemerintahan :
- Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi
- Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.
- Peraturan Pemerintah RI No. 22 Thn 2015 Ttg Perubahan Atas PP. No. 60 Thn 2014 Ttg Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
- Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019.
- Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 ttg Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 ttg Desa.
- Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
- Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.
- Percepatan Persiapan Pelaksanaan UU Desa
- Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
Bimtek Perpajakan :
- Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
- Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
- Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB – P2)
- Penyuluhan Pajak Daerah
- Pendataan Objek dan Subjek PBB P2
- Penilaian Objek PBB P2
- Jurusita Pajak Daerah
- Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
- Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
Bimtek Penanaman Modal :
- Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.
Bimtek UKM :
- Implementasi PP. No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang Undang . No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah
- Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Keterampilan Kerajinan Tangan.
Bimtek Pertambangan :
- Manajemen Pertambangan Rakyat Bagi Instansi Pemerintah sebagai wujud Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bertanggungjawab.
- Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat
Bimtek Pariwisata :
- Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional ( RIPPDA) Tahun 2010 – 2025 (PP. RI No. 50 Tahun 2011), Serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2013.
Bimtek Kependudukan :
Bimtek Lingkungan Hidup :
Bimtek Kesehatan :
- Fasilitator Pemberdayaan Masayrakat
- Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga
- Komunikasi Perubahan dan Perilaku
- Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit
- Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah sakit
- Manajemen Proyek
- Rekruitmen tenaga Kesehatan Untuk Rumah Sakit dan Puskesmas
- Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota
- Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi
- Leadership Training For Management
- Penyelesaian Kerugian Negara Likungan Instansi
- Kesehatan Reproduksi Remaja
- Penyehatan Air
- Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
- Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya
- Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah Sakit
- Keselamatan dan kesehatan kerja K3 RS
- Pembinaan perilaku Hidup bersih dan Sehat di Rumah Tangga.
Bimtek Satpol PP :
- Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih.
- Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP.
Bimtek BUMN/BUMND dan Rumah Sakit :
- Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia”.
- Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”
- Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat serta Strategi Pencegahan Tipikor Deangan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa tender berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 ( Perubahan Perpres No.54 tahun 2010) Pemanfaatan E-Katalog Obar/Alkes untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Prosedur e-purchasing berdasarkan Perpres No.4/2015(Dilengkapi dengan Aplikasi e-Purchasing dan Penyusunan Kontrak).
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0821 1310 8322 Pin BB : 22A1E8D5