Teknis Penyusunan RKA, Pengesahan DPA, Anggaran Kas Dalam Rangka Penyusunan APBD TA 2016 Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 Serta Prosedur Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemda Sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013

Kepada Yth, Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan : Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya DI- Tempat Dengan Hormat, Dengan diterbitkannya Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 yang merupakan acuan Pemda dalam penyusunan Anggaran yang diharapkan Peraturan ini dapat […]

Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Dan Sinergitas Hubungan Keuangan Pusat – Daerah

Kepada Yth, Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan : Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya DI- Tempat Dengan Hormat, Salah satu alokasi APBD adalah Hibah dan Bantuan sosial, bantuan berupa uang/barang yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan melindungi dari kemungkinan terjadinya […]

Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015

Kepada Yth, Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan : Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya DI- Tempat Dengan Hormat, Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor kep 236/men/2003 tentang perubahan atas pasal 23, pasal 25, pasal 27 dan pasal 43 peraturan menteri […]

Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah

Kepada Yth, Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan : Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya DI- Tempat Dengan Hormat, Sehubungan dengan akan diberlakukannya peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 14/PJ/2013 sebagai pengganti PERDIRJEND Pajak No. PER 32/PJ/2009 tentang : Bentuk, Isi, Tatacara pengisian dan penyampaian […]

Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah

Kepada Yth, Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan : Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya DI- Tempat Dengan Hormat, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam […]

Bimbingan Tekhnis Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan SBK TA 2016 serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Kepada Yth, Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan : Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya DI- Tempat Dengan Hormat, Dengan diterbitkannya Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 merupakan acuan pemda dalam Penyusunan Anggaran yang diharapkan Peraturan ini dapat berfungsi […]

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Kepada Yth, Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Se-Indonesia Asisten I Bidang Pemerintahan Bagian Pemerintahan BPMPD Para Kepala Desa Para Camat Bendahara Ditempat Dengan Hormat, Sebagaimana Diketahui Bersama Bahwa Pada tanggal 15 Januari 2014 , Pemerintah Telah menetapkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Selanjutnya dikeluarkan lagi 2 Peraturan Pemerintah Yaitu PP No.43 dan PP. […]

Bimtek / Diklat Pemerintahan Desa

Dengan Hormat Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah dan satu kesatuan dari pemerintahan nasional Republik Indonesia. Pemerinthan desa memegang peranan penting, selain karena wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan pedesaan, desa memiliki sumber daya manusia dan sumber […]

BIMTEK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAN ASET DAERAH (SIMBADA)

Dengan Hormat Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Melalui PP ini […]

Bimtek / Diklat Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat

Dengan hormat, Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Unit SKPD dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia. Manajemen kependudukan merupakan system administrasi yang harus dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah memandang penting akan bidang kependudukan , dalam waktu dekat ini Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah akan menyelengkaran diklat […]